PENGERAHAN MODAL UNTUK PEMBANGUNAN

Sumber Dana Untuk Pembangunan

Tingkat kemakmuran yang relative rendah di Negara berkembang menimbulkan implikasi penting terhadap kemampuan Negara melakukan penanaman modal. Kemakmuran masyarakat yang rendah tersebut menyebabkan : (i)Tingkat tabungan yang dapat diwujudkan masyarakat relative terbatas ; dan (ii) kemampuan warga untuk membayar pajak juga terbatas. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa kemampuan Negara berkembang menyediakan tabungan dan membayar pajak adalah jauh lebih rendah dari negra maju. Rendahnya tingkat tabungan dan pendapatan pajak menimbulkan masalah besar bagi Negara berkembang. Di satu pihak, usaha mempercepat pembangunan ekonomi memerlukan modal besar. Dilain pihak, kemampuan Negara berkembang menyediakan modal amat terbatas. Oleh sebab itu, sebagai salah satu aspek dalam kebijakan pembangunan, Negara berkembang perlulah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan.

Semakain lama Negara berkembang semakin menyadari bahwa tersedianya modal belumlah syarat yang cukup untuk menciptakan pembangunan. Pada mulanya banyak yang berpendapat bahwa modal memegang peranan penting dan paling menentukan dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Sekarang ini berbagai kalangan telah menyadari bahwa beberapa factor lain seperti tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, entrepreneur yang cukup, system pemerintah yang efesien,kesanggupan untuk menciptakan dan mengunakan teknologi yang lebih modern, dan sikap masyarakat, ,e,egang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Hal ini juga dibuktikan secara empiris oleh teori pertumbuhan Neo-klasik. Telah diuraikan dalam bab 11, teori Neo-klasik telah menunjukan bahawa modal bukan merupakan factor terpenting dalam menciptakan pembangunan ekonomi dnegara maju.

Namun demikian, walau dakui peranan modal dalam pembangunan tidaklah sepenting anggapan semula, ahli-ahli ekonomi tetap yakin dana modal tetap menduduki tempat yang istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini  didasarkan pada kesangupan modal untuk menciptakan factor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan. Administrasi pemerintah yang efisien, modernitas sector industry, dan pembaungan sector pertanian memerlukan tenaga administrative,  berbagai jenis tenaga ahli, entrepreneur, dan pengembangan maupun perbaikan berbagai jenis srana system pendidikan dapat menyediakan berbagai jenis tenga ahli dan entrepreneur yang diperlukan. Pengembangan system pendidikan hanya mungkin dilakukan oleh adanya modal. Begitu juga, pengembangan prasrana memerlukan modal. Di samping itu, untuk menciptakan modernisasi perlu diciptakan dan digunakan teknologi yang lebih baik, dan untuk melakukan hal ini penanaman modal perlu dilakukan.

Usaha pengerahan modal untuk pembangunan dapat dibedakan kepada pengerahan modal dalam negeri dan luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri berasal dari tiga sumber : tabungan sukarela, tabungan pemerintah, dan tabungan pusaka.  Hampir semua negra berkembang meraskan bahwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah kurang cukup untuk membiayai program pembangunan dan mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu.

Kekurangan ini dapat diperoleh dan dipenuhi dari modal luar negeri. Tetapi apabila modal luar negeri tidak dapat diperoleh, atau jumlahnya masih belum dapat memenuhi keperluan tersebut, masalah itu dapat diatasi dengan memeprlambat lajupembangunan atau melaksanakan program anggaran belanja Negara secara deficit yaitu pengeluaran Negara lebih besar dari pada penerimaan. Walaupun cara ini tidak sukar dilaksanakan, karena hal demikian terutama dapat dibiayai dengan mencetak uang atau meminjam dari bank central, banyak Negara enggan melakukannya. Keenggana ini disebabkan karena deficit dalam anggaran belanja Negara akan menibulkan inflansi, yang bila tak terkendali akan meberi dampak negative pada pembangunan ekonomi.

Modal yang berasal dari luar negeri dapat dibedakan dalam 3 jenis yaitu: bantuan luar negeri,pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing. Bantuan dan pinjaman luar negeri bersumber dari pemerintah negara asing, badan-badan internasional atau pihak swasta. Sedangkan penenaman modal asing pada umunya berasal dari pihak swasta. Dana dari luar negeri memungkinkan suatu Negara mencapai tingkat pembangunan yang direncanakan tanpa menghadapi masalah inflansi. Maka apabila modal yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan lebih besar dari modal yang dapay dikerahkan dari dalam negeri, pengarahan modal luar negeri perlu dilaksanakan. Disaping dapat menghindarkan masalah inflansi dan tingkat pertumbuhan yang diinginkan tetap tercapai, modal luar negeri juga mempunyai manfaat lain yaitu dapat mentransfer teknologi modern dan tenaga-tenaga ahli. Factor ini dapat mempercepat proses modernisasi di sector yang menerima modal asing dan mengisi kekurangan tenaga ahli yang diperlukan. Dengan demikian modal luar negeri bukan saja akan mengtasi masalah kekurangan modal untuk membiayai pembangunan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi sebaliknya perlu pula disadari bahawa pengunaan modal luar negeri juga mengedepankan maslah baru dalam pembangunan. Yang paling menonjol adalah masalah pembayaran kembali pinjaman atau debt-servicing problem. Banyak diantara Negara berkembang tenyata tidak sanggup membayar bunga dan mengangsur pinjaman pokok yang mereka lakukan pada masa lalu.

Tabungan Sukarela Masyarakat

            Meningkatkan penanaman modal merupakan salah satu kebijakan penting yang diperlukan dalam mempercepat lajunya pembangunan. Salah satu syarat untuk mewujudkan hal ini adalah dengan meningkatkan tabungan masyarakat. Tersedianya tabungan yang cukup akan menurunkan suku bunga dan pengurangan suku bunga akan meningkatkan pembentukan modal. Bagian ini menerangkan bagaimana suatu masyarakat dapat meningkatkan tabungan sukarela.

           

Tabungan sukarela dan penggunaannya

Yang dimaksud dengan tabungan sukarela masyarakat adalah bagian pendapatan yang diterima masyarakat yang sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat mengunakan bagian pendapatan tersebut untuk beberapa tujuan : disimpan saja tanpa digunakan (boarding),ditabung dibadan-badan keuangan, dipinjamkan kepada anggota masyarakat lainya, digunakan untuk penanaman modal yang produktif. Berbagai macam penggunaan ini memberikan efek yang berbeda kepada usaha menciptakan pembangunan ekonomi.

Apabila masyarakat menyimpan tabungan secra tunai,negra tidak akan memperoleh tambahan dana yang diperlukan untuk mempercepat laju pembangunan. Dengan demikian tabungan yang disimpan dalam bentuk tunai tidak memberikan sumbangan kepada kegiatan pembangunan. Biasanya hanya sebagian kecil tabungan masyarakat yang akan disimpan secra tunai, sebagian besar lainya digunakan untuk tujuan lainya. Dalam masyarakat yang tradisoanal dan di daerah-daerah pertanian, tabungan yang tercipta terutama digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota masyarakat lain yang lebih miskin atau ditanamkan dalam kegiatan yang tidak produktif, seperti membeli tanah, bangunan dan rumah, memperoleh binatang peliharaan, dan membeli emas. Penggunaan tabungan secra demikan tidak akan memberikan sumbangan apapun kepada usaha pembangunan. Tabungan masyarakat baru akan memberikan sumbangan apabila; (i) para peminjam menggunakan tabungan secra produktif, yaitu modal yang mereka pinjam akan digunakan untuk menaikan produksi barang da jasa dalam masyarakat ; atau (ii) tabungan di alirkan ke badan-badan keuangan dan selanjutnya badan-badan keuangan meminjamkannya kepada para pengusaha yang ingin melakukan penanaman modal yang produktif.

Faktor yang menentukan tabungan sukarela

Salah satu factor penting adalah tingkat pendapatan perkapita masyarakat tersebu. Seperti telah diterangkan dalam bab 7, study chenery dan sirquin mendapati bahwa makin tinggi pendapat perkapita makin besar tingkat tabungan yang dpat dilakukan masyarakat. Tetapi factor ini bukanlah satu-satunya factor yang menentukan tingkat tabungan. Data dari berbagai Negara menunjukan bahwa terdapat tingkat tabungan yang berbeda di Negara-negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama besar. Ini membuktikan bahwa di samping pendapatan perkapita, tingkat tabungan ditentukan oleh factor lain.

Corak distribusi pendapatan masyarakat dan besarnya keuntungan sector perusahaan merupakan dua factor penting lain yang menentukan kemampuan sesuatu masyarakat untuk menabung. Ahli-ahli ekonomi telah lama menyadari bahwa distribusi pendapatan dinegara berkembang sangat tidak merata. Segolongan kecil masyarakat dinegara-negara ini menikmati sebagian besar dari pendapatan nasional. Golongan inilah yang merupakan penabung utama negra berkembang. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin besar bagian pendapatan yang diperoleh golongan ini, makin tinggi tingkat tabungan sukarela yang dapat diciptakan. Pada suatu tingkat pendapatan perkapita tertentu,tingkat tabungan juga akan menjadi bertambah tinggi apabila peranan perusahaan modern bertambah penting. Dalam teori lewis telah ditunjukkan bahwa tingkat tabungan tergantung kepada surplus yang diperoleh, makin besar tabungan yang dilakukan. Factor penting lain yang sangat mempengaruhi tingkat tabungan sukarela yang dapat diwujudkan adalah tingkat perkembangan institusi keuangan. Semakin berkembang keadaannya suatu negra, semakin tinggi tabunga sukarela yang akan diwujudkan.

Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Tabungan Sukarela   

Dalam bahasan masalah tabungan sukarela, perlulah dibedakan dua pengertian berikut: kesanggupan menabung( ability to save) dan kemauan untunk menabung (willingness to save). Yang dimaksud dengan kesanggupan untuk menabung, atau boleh juga dinamakan sebagai tingkat tabungan potensil, adalah kemampuan masyarakat untuk mengerahkan tabungan dalam negeri. Hal ini terutama tergantung kepada, seperti telah dijelaskan diatas, tingkat pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, kesanggupan sector perusahaan untuk menabung sejauh mana perkembangan dan kestabilan institusi keuangan.sedangkan yang dimaksud dengan kemauan untuk menabung adalah besarnya tabungan yang benar-benar dilakukan oleh sutau masyarakat. Dengan demikian kemauan menabung merupakan tingkat tabungan yang sebenarnya diwujudkan masyarakat. Kemauan menabung ditentukan oleh perkembangan badan-badan keuangan yang ada, dan sikap masyarakat terhadap kegiatan menabung. Apabila terdapat perbedaan yang besar antara kesanggupan untuk menabung dengan kemauan menabung, dimana yang pertama lebih besar dari pada yang kedua, perlulah diambilkebijakan untuk memperbeasar tingkat tabungan masyrakat. Beberapa tindakan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini.

Peranan Pasar Modal dan Pengumpul Dana Lain

Salah satu factor yang mebedakan kesanggupan menabung dengan kemauan untuk menabung adalah ketidak sempurnaan badan-badan keuangan. Badan-badan keuangan dinegara berkembang masih belum mampu secara maksimal mengerahkan potensi tabungan yang ada dalam masyarakat dan mengalirkanya ke kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Sebagai akibatnya bagian terbesar tabungan itu digunakan untuk penanaman modal yang tidak produktif dan bersifat spekulatif, atau digunakan untuk konsumsi barang barang meawah.kekurangan yang paling dirasakan adalah pasar modal, yaitu badan keuangan yang berfungsi sebagai pusat jual beli saham-saham perusahaan. Sampai sekarang di banyak Negara bekembang badan keuangan ini belum berkembang dengan baik, dan beum sanggup menggerakan modal masyrakat yang begitu besar. Pasar modal sangat penting artinya bagi pengerahan modal dalam negeri karena pasar modal memberikan pilihan yang lebih luas kepada penabung untuk memilih cara menggunakan tabungannya. Pada umumnya penanaman tabungan masyrakat dengan membeli saham-saham perusahaan adalah lebih menarik dari pada membungakannya karena pendapatan dari memiliki saham lebih tinggi dari bunga, dan dalam jangka panjang harga saham yang baik akan bertambah tinggi.

Sayang sekali, walaupun pasar modal dapat memberikan sumbangan penting dalam mengerahkan tabungan dalam negeri, perkembngananya menghadapi banyak maslah. Pasar modal hanya akan berfungsi dengan baik apabila cukup banyak saham –saham perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Keadaan ini belum ada dinegara berkembang karena belum terbatasnya sector kegiatan modern dan keengganan perusahaan-perusahaan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Saham-saham yang dikeluarkan biasanya diperjualbelkan diantara kenalan atau anggota keluargannya. Kedaan ini merupakan hambatan penting terhadap perkembangan pasar modal di Negara berkambang yang sector modernnya belum begitu berkembang.

Desebagian Negara, ketidaksempurnaan badan keuangan disebabkan pula oleh masih belum berkembangnya lembaga-lembaga simpan-pinjam (saving and lending institution), seperti bank tabungan (saving bank) dan berbagai jenis institusi peminjaman (lending institution atau finance company). Mereka merupakan badan keuangan lain yang mengumpulkan tabungan masyarakat dan menanamkannya dalam surat-surat berharga pemerintah, saham-saham perusahaan, dan surat-surat berharga lainnya dalam masyararkat. Keterbatasan tersebut sangat membatasi kemungkinan untuk mengerahkan modal dengan efektif

Peranan Bank Komersial

Dinegara-negara dimana pasar modal dan pasar uang belum cukup berkembang, pengerahan tabungan sukarela terutama dilakukan oleh bank-bank komersial. Bank-bank ini bukan saja menampung tabungan masyarakat tetapi juga menampung dana masyarakat dan dana perusahaan yang belum digunakan. Oleh bank komersial tabungan masyarakat dan dana lainnya itu dipinjamkan kepada pengusaha yang memerlukan : digunakan untuk membeli saham-saham perusahaan, dan ditanamkan dalam surat berharga pemerintah. Karena sebgaian besar dana tabungan dan dana yang belum digunakan masyarakat berada ditangan bank-bank komersial maka meraka belum mempunyai peranan penting dalam menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan berkembang dalam perekonomian. Pada dasarnya fungsi utama bakn komersial adalah menyediakan pinjaman jangka pendek. Ini berarti fungi mereka yang utama adalah menyediakan modal kerja kepada industry-industri. Pembangunan biasanya harus di motori oleh pengembangan usaha baru yang menggunakan cara produksi dan manajemen modern. Mengembangkan kegiatan ini memerlukan dana.  Berarti dana yang diperlukan terutama berbentuk dana penanaman modal jangka panjang. Untuk memenuhi keperluan dana untuk membiayai investasi dalam kegiatan modern, bank komersial dinegara berkembang biasanya diharuskan untuk menyalurkan pinjaman-pinjam jangka panjang, yaitu pinjaman untuk keperluan penanaman modal. Disamping itu, pemerintah adakalanya menentukan sector-sektor atau kegiatan indutsri yang harus didahulukan untuk memperoleh pinjaman semacam itu.

          Pernan Kestabilan Perekonomian                                             

Disamping menggiatkan usaha-usaha untuk menyempurnakan keadaan lembaga keuangan, dan mempertinggi kemauan menabuang, pemerintah haruslah berusaha untuk menstabilkan keadaan perekonomian. Masyarakat menabung surplus pendapatannya dengan harapan memperoleh bunga dan pada awaktu yang sama mengharapkan pula agar nilai tabungannya tidak mengalami penyusutan. Ini berarti bahwa makin stabil keadaan ekonomi dan makin tinggi suku bunga yang menarik dapat memperbesar gairah masyrakat untuk menabung. Dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil nlai tabungan akan merosot karena bunga yang dibayar tidak sepenunya merupaka pendapatan dari tabunga tersebut, sebagian merupakan kompensasi dari penyusutan nilai tabungan yang terjadi. Berarti, tingkat bunga yang relative adalah lebih rendah dari timgkat bunga yang nominal. Keadaan ini akan mengurangi keinginan masyrakat untuk menabung.

Dalam keadaan dmana inflansi tingktnya lebih tinggi dari suku bunga, nilai riil tabungan ditambah bunganya akan lebih rendah dari nilai riil tabungan tersebut pada masa permulaan. Keadaan ini akan mengurangi keingginan masyarakat untuk menabung. Pada waktu yang sama, ketidak stabilan perekonomian akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang yang biasa digunakan sebagai tabungan berupa benda, yaitu rumah, bangunan lainnya, tanah, barang-barang perhiasan, dan sebagianya. Untuk mempertahankan nilai tabungannnya masyarakat akan mencairkan tabungan dalam bentuk harta keuangan untuk membeli barang-barang yang demikian. Ini merupakan factor penting lainnya yang akan mengurangi keingginan masyarakat untuk menabung di lembaga-lembaga keuangan. Keadaan yang baru saja tergambar ini menunjukan betapa pentingnya usaha menstabilkan perekonomian sebagai salah satu langkah untuk mendorong masyarakat menabung.

Konsumsi Bersifat Kemewahan Perlu Diawasi

Akhir kebijakan untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk menabung haruslah disertai dengan usaha mengurangi konsumsi masyarakat yang bersifat kemewahan (conspicuous consumption). Seperti telah dikatakan, kenaikan tabungan dinegara berkembang terutama diharapkan dari golongan kecil masyarakat yang sangat kaya, yang menikmati sebagian besar pendapatan nasional. kebiasaan konsumsi golongan masyarakat ini sangat dpengaruhi oleh kebiasaan konsumsi orang-orang kaya di Negara maju. Menurut ukuran negera berkembang corak konsumsi yang demikan adalah sangat berlebih-lebihan.hal ini bukan saja dapat mengurangi dana yang dapat digunaka untuk pembangunan, tetapi juga dapat menimbulkan jurang sosial yang tajam antara golongan ini dengan sebagian besar anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Pemerintah dapat mengurangi kecendrungan ini dengan, di satu pihak, mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah yang biasanya digunakan oleh orang-orang kaya dan lain pihak, memberikan dorongan (insentif) agar modal yang di tangan golongan masyarakat ini ditanamkan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.

Menaikan Tabungan Pemerintah

            Tabungan pemerintah merupakan kelebihan pendpatan pemerintah dari pajak dan sumber-sumber lainnya, setelah pendapatan itu digunakan untuk pengeluaran rutin. Pendapatan perintah terutama diperoleh dari pemungutan berbagai jenis pajak. Pajak penghasilan mempunyai kaitan erat dengan pendapatan perkapita. Makin tinggi tingkat pendaptan, makin besar tingkat penerimaan pajak. Keadaan ini tidak sukar untuk mencari sebabnya, makin tinggi pendapatan masyarakat, makin besar kesanggupan masyarakat untuk membayar pajak.

            Pajak sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah

Berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah biasanya dibedakan menjadi 2 golongan yaitu: pajak langsung ( direct taxes) dan pajak tidak langsung (indirect taxes). Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas pendapatan rumah tangga, pajak pendapatan perusahaan, dan pajak kekayaan. Pajak tidak langsung pada umumnya merupakan pajak yang dikenakan kepada para pembeli yang menggunakan barang dan jasa yang ada dalam masyarakat, seperti pajak penjualan, pajak impor, dan pajak ekspor.

Di Negara maju pendaptan pajak terutama diperoleh dari pajak langsung, sedangkan di Negara berkembang pajak jenis ini mkurang penting perananya. Ada beberapa factor yang menyebabkan keadaan ini. Terutama disebabkan karena sebagian besar masyarakat di Negara berkembang mempunyai pendapatan yang sangat rendah. Dengan demikian kemampuannya terbatas untuk membayar pajak. Disamping itu, kesulitan administratif untuk menarik pajak dari beberapa golongan masyarakat yaitu:para petani, para pekerja harian, para pedagang kecil, dan sebagainya sangat membatasi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak langsung. Hal ini menyebabkan di Negara berkembang pajak tidak langsung merupakan bagian terbesar dari penerimaan pendapatan pemerintah. Administrasi untuk mengumpulkan pendapatan dari pajak tidak langsung tidaklah serumit mengumpulkan pendapatan dari pajak langsung. Karenanya pendapatan Negara dari pajak langsung relatif kurang penting.

Pajak tidak langsung dinegara berkembang menghasilkan pendapatan pajak yang cukup besar. Pendapatan dari pajak ini antara lain diperoleh dari kegiatan perdagangan luar negeri, yaitu berupa pajak ekspor dan impor. Penerimaan yang besar tersebut terutama datang dari pajak impor dan pajak pnjualan. Negra berkembang mengenakan pajak impor yang tinggi dengan maksud mengurangi kecendrungan masyarakat untuk mengimpor barang-barang mewah, melindungi industry-industri dalam negeri dan menjaga kestabilan neraca pembayaran. Pada waktu yang sama kebijakan ini mungkin pemerintah mendapat pendapatan yang cukup besar.

            Beberapa Kebijakan untuk Menaikan Pendapatan dari Pajak

Sebagai salah satu kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan perlulah dilakukan usaha untuk meningkatkan tabungan pemerintah. Tujuan hal ini hanya dapat di capai apabila tingkat pertambahan pendapatan pemerintah berkembang lebih cepat dari tingkat pengeluaran rutin pemerintah. Dari taun ke tahun, sebagai akibat pembangunan, pendapatan pemerintah akan mengalami kenaikan. Tetapi pada waktu yang sama pengeluaran pemerintah akan bertambah pula. Oleh karenanya tingkat tabungan pemrintah hanya akan bertambah bila tingkat pertambahan penerimaan pemerintah lebih besar dari tingkat pengeluaran. Kebijakan meningkatkan pendapatan pemerintah dapat dilaksanakan dengan menjalankan dua langkah berikut: (i) mencari sumber penerimaan pajak yang baru; dan (ii) memperbaiki administrasi pungutan pajak.

            Syarat untuk Menaikan Pendapatan Pajak Langsung

Di Negara berkembang masih terdapat kemungkinan untuk menaikan penerimaan pemerintah dari pajak langsung, terutama dari pajak pendapatan dan pajak kekayaan. Harus diakui bahwa meningkatkan penerimaan pemerintah dari sumber tersebut akan menghadapi berbagai kesulitan. Untuk dapat memungut pajak pendapatan dan pajak kekayaan dengan baik beberapa syarat tertentu harus dipenuhi, yaitu: perekonomian merupakan ekonomi uang (money economy), perusahaan-perusahaan sudah sedemikan maju sehingga memiliki catatan keuangan yang lengkap, kejujuran, dan efesiensi administrasi pajak perlru di tingkatkan, dan sikap masyarakat sedemikian rupa sehingga pemungutan pajak atsa orang-orang kaya dan berpengaruh dapat dilakukan. Di banyak Negara berkembang syarat-syrat ini banyak yang belum dapat dipatuhi dan mengakibatkan pendapatan pemerintah dari pajak langsung belum dapat mencapai sebesar potensi yang ada. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengumpulkan pendapatan pemerintah dari pajak langsung perlu mengatasi masalah-masalah di atas agar pendapatan pajak langsung dapat ditingkatkan.

            Meningkatkan Penerimaan Pajak Dari Sector Pertanian

Salah satu langkah untuk mengatasinya adalah menciptakan suatu system perpajakan yang sesuia agar pendapatan pajak daroi sector pertanian, yang merupakan sector terbesar di Negara berkembang, dapat di tingkatkan. Ada dua pilihan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama adalah mengenakan pajak tanah yang dimiliki. Tanah-tanah pertanian dapat dipajak tanpa memandang apakah tanah tersebut ditanami atau tdak. Pemajakan seperti ini dapat menjadi pendorong untuk menggunakan tanah-tanah yang pada mulanya tidak digunakan. Maka pajak seperti itu bukan saja akan menambah pendapatan pemerintah, tetapi juga

Cara yang kedua adalah mengenakan pajak atas hasil dari tanah tersebut. Apabila para petani diharuskan menjual hasil-hasil mereka kepada badan pemasaran pemerintah, pajak yang dikenakan dapat dibuat dalam bentuk membayar hasil-hasil tersebut dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasar. Pada waktu menjual hasil-hasil itu kembali menurut harga pasar, badan pemasaran pemerintah tersebut telah membantu pemerintah mengumpulkan pajak dari sector pertanian dalam bentuk barang, yaitu mengambil sebagian dari produksi yang dihasilkan para petani. Pengalaman di cina,Taiwan,dan korea menunjukan bahwa tigkat pajak yang lebih tinggi terhadap sector pertanian dapat diperoleh apabila pajak dikumpulkan dalam bentuk hasil produksi dan bukan berupa uang. Dengan mengumpulkan pajak dalam bentuk barang, pemerintah mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan mengurangi beban petani untuk untuk menjual kelebihan produksinya. Apabila hasil-hasil para petani merupakan bahan ekspor, pajak atas hasil tersebut dapat dikenakan dengan menciptakan pajak ekspor.

           

            Meningkatkan Penerimaan dari Pajak Kekayaan

Satu jenis pajak langsung lain yang masih dapat diharapkan untuk menaikan pendapatan pemerintah dari pajak adalah pajak kekayaan. Pajak seperti ini dapat dikenakan kepada kekayaan seseorang yang berupa tanah, rumah dan bangunan. Disamping menaikan pendapatan pemerintah dari pajak, pungutan pajak tersebut dapat pula digunakan sebagai kebijakan untuk memeratakan distribusi pendapatan dan untuk mengurangi kecendrungan masyarakat melakukan penanaman modal yang spekulatif. Walaupun (i) memungut pajak kekayaan dari masyarakat dapat memberikan beberapa sumbangan penting untuk pembangunan, dan (ii) potensi untuk mengumpulkan pendapatan permerintah dari pajak jenis ini cukup besar, di Negara berkembang ia belum diperkenalkan secara meluas. Ia belum begitu penting artinya dalam struktur perpajakan di Negara-negara tersebut. Tantangan tekanan politik dari tuan-tuan tanah dan orang orang kaya di kota-kota, yang biasanya memegang kekuasaan politik penting dalam masyarakat, merupakan sebab penting yang menghalangi pemungutan pajak kekayaan yang efektif. Sebab lainnya adalah kesukaran menetukan nilai kekayaan yang dimiliki seseorang  untuk dikenakan pajak.

            Meningkatkan Penerimaan dari Pajak Perusahaan

Satu sumber penting lain pendapatan pemerintah dari pajak langsung adalah pajak pendapatan perusahaan. Dinegara berkembang terbatasnya sector modern menyebabkan pajak ini relative kurang penting peranannya dalam keseluruhan pendapatan pemerintah kalau dibandingkan dengan peranannya dinegara maju. Dari perspektif jangka panjang, kebijakan menaikan pendapatan pemerintah perlu dipkirkan. Tetapi, dalam jangka pendek usaha untuk menambah pendapatan pemerintah tidak boleh terlalu banyak diarahkan kepada kenaikan pajak perusahaan karena kebijakan seperti itu akan mempengaruhi keinginan perusahaan-perusahaan untuk melakukan perluasan usahanya dan penanaman modal baru. Usaha menaikan pendapatan pemerintah dari perpajakan haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat buruk yang sangat mempengaruhi gairah para pemilik modal menanam modal mereka. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut kemudian. Disini cukuplah ditekankan bahwa prinsip tersebut terutama harus diperhatikan dalam menciptakan system pajak pendapatan perusahaan. Salah satu kebijakan penting dalam pembangunan ekonomi adalah mengembangkan sector modern, terutama sector industry. Kebijakan ini hanya dapat dicapai terutama dengan melakukan penanaman modal yang maksimal. Berbagai macam perangsang perlu diberikan pemerintah, diantaranya adalah memberikan berbagai kelonggaran dalam kewajiban untuk membayar pajak pendapatan perusahaan, seperti misalnya memberikan pembebasan sementara pajak pendapatan (tax holidays), tidak mengenakan pajak atas keuntungan yang ditanamkan kembali, dan memperkenankan mempercepat depresiasi modal.

            Meningkatkan pendapatan dari pajak tidak langsung

Dibanyak Negara berkembang pajak tidak langsung masih tetap memegang peran penting sebagai sumber pendapatan pemerintah dari perpajakan sebab berlakunya kecendrungan ini telah dijelaskan dimuka, yaitu Karena administrasi pajak tidak langsung lebih sederhana, pemungutan dapat dengan mudah dilakukan, dan efek negative terhadap keinginan menanamkan modal terbatas. Disamping itu, beberapa jenis pajak tidak langsung seperti pajak impor- yang merupakan pajak tidak langsung penting- dapat digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan lain, yaitu untuk memperbaiki neraca pembayaran dan mengurangi kecendrungan masyarakat untuk mengimpor. Selain factor ini dapat pula ditambahkan bahwa memperkenalkan pajak seperti ini mengurangi resitensi golongan masyarakat kaya dan berkuasa. Pada tahun-tahun mendatang rasanya Negara berkembang masih akan tetap mengusahakan peningkatan sumber-sumber keuangannya daro mengubah struktur pajak tidak langsung atau memperbaiki cara memungut pajak tersebut.

            Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemungutan Pajak

Adminsitrasi pemungutan pajak dapat memberikan sumbangan penting lainnya dalam meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak. Untuk mempertinggi efesiensi administrasi pemungutan pajak, kegiatan pengumpulannya haruslah disesuaikan dengan keadaan setempat. Dalam hal ini perlulah diadakan  koordinasi antara permusuhan struktur pajak dan administrasi dapat dilaksanakan secara efesiensi dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur pajak yang sukar diadministrasi tidak akan memberikan pendapatan pajak yang diharapkan. Begitu juga, struktur pajak yang secara administrative kurang teknis menyebabkan masyarakat mudah menghindarkan diri dari membayar pajak (tax evasion) dan ini akan mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak. Administrasi pajak yang baik haruslah paling sedikit dapat mengurangi kemungkinan melarikan diri dari membayar pajak, tidak memberikan kesempatan kepada para pemungut pajak untuk korup dan sistemnya dimengerti masyarakat sehingga mereka dapat menghitung sendiri pajak yang wajib dibayar.

            Perpajakan dan Perangsang untuk Melakukan Investasi

Dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang sesuai demi mempercepat pembangunan ekonomi, disamping merumuskan kebijakan yang dapat menaikan tabungan pemerinta, kebijakan tersebut harus pula berusaha agar kebijakan yang dijalankan toidak akan mengurangi animo untuk menabung dan menanamkan modal. Kebijakan pemungutan pajak tidak lah harus ditunjukan khusus untuk menaikan pendapatan pemerintah. Disetiap Negara pemungutan pajak mempunyai banyak tujuan lain,yaitu untuk lebih meratakan distribusi pendapatan, mengurangi tingkat konsumsi masyarakat atas beberapa jenis barang tertentu, meningktakan tabungan yang dapat digunakan untuk penanaman modal dan mempengaruhi corak penanaman modal.

Diantara tujuan-tujuan tersebut ada yang sejalan dengan tujuan untuk menaikan pendapatan pemerintah dan ada pula yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Misalnya , tujuan menikan pendapatan dari pajak dengan menaikkan pajak kekayaan adalah sejalan dengan tujuan untuk memeratakan distribusi pendapatan. Begitu juga, menaikan pajak kekayaan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan dari pajak adalah sejalan dengan tujuan untuk menaikan tingkat penanaman modal apabila pajak kekayaan tersebut akan mengurangi kecendrungan masyarakat melakukan penanaman modal yang bersifat spekulatif.

Tetapi sebaiknya, kadangkala kebijakan untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dari pajak dapat mengurangi gairah masyarakat untuk mempertinggi tabungan dan melakukan penanaman modal. Kenaikan dalam pajak ekspor akanmengurangi penanaman modal disektor ini. Apabila pajak atas bahan-bahan baku impor dipertinggi, ongkos produksi akan naik dan keuntungan akan turun. Oleh karenanya penanaman modal akan berkurang. Apabila pemerintah menaikan pajak, dan kenaikan pajak tersebut dibayar dibayar dengan bukan mengurangi konsumsi tapi mengurangi tabungan dan penanaman modal, efeknya keoada pembangunan adalah negative. Contoh-contoh yang baru dikemukakan ini menunjukan bahwa kenikan pajak, walaupun menaikan pendapatan pemerintah, akan mengurangi gairah menabung dan melakukan investasi. Akibat buruk seperti ini hendaklah dihindari dalam mengusahakan peningkatan pendapatan pemerintah dari pemungutan pajak. Supaya kebijakan menaikan pendapatan pemerintah dari perpajakan memberikan sumbangan yang maksmal kepada pembangunan, kebijakan tersebut haruslah mengusahakan pula agar : (i) penanaman modal yang bersifat spekulatif dapat dikurangi, (ii) tingkat konsumsi masyarakat dapat dikendalikan dan tidak berlebihan, (iii) meningkatkan gairah masyarakat untuk menabung,(iv) suasana yang merangsang masyarakat untuk lebih banyak memanam modal tidak terpengaruhi secra negative, dan(v) memberikan sumbangan yang positif kepada usaha untuk pemerataan pendapat.

Anggaran Belanja Defisit Sebagai Cara Pengerahan Modal

Walaupun sejumlah usaha telah dirancang dan dilaksanakan untuk menaikan pendapatan pemerintah, kebanyakan Negara berkembang acapkali masih menghadapi masalah ketidak cukupan tabungan dibandingkan dengan keperluan dana untuk membiayai proyek-proyek. Maka sebagai tambahan, pemerintah harus menempuh kebijkan lain untuk menutupi kekurangan tersebut.

Menaikan Tabungan Pemerintah Melalui Penghematan

Sampai pada tingkat tertentu kekurangan pemerntah dapat diatasi dengan mengadakan penghematan dalam berbagai jenis pengeluaran rutin. Salah satu langkahumum yang dilakukan adalah mengurangi subsidi kepada perusahaan pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan vital seperti perusahaan air minum,listrik, dan angkutan kereta api. Kebijakn yang biasanya ditempuh adalah mengharuskan perusahaan-perusahaan tersebut berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah. Perusahaan haruslah dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dari pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang diberikan. Kebijakan lain ialah mengurangi pengeluaran untuk petahanan, pendirian perkantoran mewah, dan sebagainya.peru sekali ditekankan disini bahwa kebijakan menekan belanja rutin hanya dapat dilaksanakan hingga ke suatu tingkat tertentu.apabila kingkat tersebut dilampaui ia akan menghambat laju pembangunan. Penghematan pengeluaran rutin yang terlalu besar akan menimbulkan akibat buruk kepada masyarakat dan kegiatan pembangunan karena langkah itu akan menurunkan efisiensi administrasi pemerintah. Pada umumnya kebijakan penghematan tersebut tidak dapat memberikan sumabangan yang berarti dalam mengusahakan kenaikan tabungan pemerintah.

Sumber Pembiayaan Anggaran Belanja Defisit

Seperti telah disinggung dalam pendahuluan bab ini, kekurangan dana untuk membiayai program pembagunan terurama hanya dapat dipenuhi dengan meminta bantuan luar negeri atau melakukan anggaran belanja deficit. Dalam bagian ini akan ditelah secara lebih mendalam mengenai anggaran belanja deficit sebagai kebijakan untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan.

Apabila suatu Negara mengambil langkah kebijakan anggaran belanja deficit, maka deficit tersebut dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiyaan berikut : (i) meminjam dari masyarakat, lembaga-lembaga keuangan luar bank komersial (bank tabungan, perusahaan asuransi, pasar modal dan sebagaiinya.), bank-bank komersial dan bank sentral; dan (ii) mencetak uang. Memperbesar dana untuk pembangunan dengan meminjam dari bank-bank komersial dan bank sentral atau mencetak uang dapat menimbulkan inflansi. Oleh sebab itu, pengerahan dana pembangunan yang demikian dinamakan sebagai tabungan paksa (forced saving). Meminjam dari masyarakat dan badan-badan keuangan diluar bank komersil tidak akan menimbulkan inflansi karena pinjaman tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Pinjaman itu sendir merupakan suatu proses pemindahan daya beli dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dengan demikian pinjaman tersebut tidak akan menimbulkan daya beli baru dalam masyarakat. Sedangkan pinjaman dari bank-bank komersial dan bank sentral, dan mencetak uang, merupak suatu penciptaan daya beli baru yang akan menaikan keseluruhan pemerintaan masyarakat. Apabila tambahan permitaan yang disebabkan oleh penciptaan daya beli baru ini dapat dipenuhi oleh kenaikan dalam penawaran barang-barang, kenaikan harga akan terjadi.

Cara yang dilakukan pemerintah untuk meminjam dari berbagai sumber pinjaman diatas yaitu dari masyarakat dan badan-badan keuangan adalah dengan menjual surat-surat berharga pemerintah yang berupa pinjaman jangka panjanh dalam bentuk obligasi atau bound. Apabila tidak terdapat paksaan dari pemerintah, sampai di mana keberhasilan pemerintah meminjam dari berbagai  sumber tersebut tergantung kepada akseptasi masyarakat terhadap surat-surat berharga tersebut sebagai suatu bentuk penabungan dan penanaman modal. Masyarakat dan badan-badan keuangan baru akan membeli surat-surat pemerintah apabila tingkat bunganya paling sedikit sama sama menariknya dengan tabungan dan penanaman modal yang lain. Biasanya pemerintah tidak mempunyai kesanggupan untuk menawarkan tingkat bunga yang tinggi.  Oleh sebab itu, menamkan modal dengan membeli surat-surat berharga pemerintah tidaklah selalu menjadi pilihan utama masyrakat dan badan keuangan. Ini menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan untuk menjual surat-surat berharganya yang bersifat pinjaman jangka panjang. Apabila pemerintah menghadapi masalah ini, pemerintah dapat membuat peraturan yang mengharuskan badan-badan keuangan, terutama bank komersial dan bank sentral membelinya.

Cara paling mudah yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi deficit anggaran belanjanya adalah dengan mencetak uang. Pemerintah dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan cepat dan jumlah yang diingini. Tetapi, dinegara berkemabang mengatasi maslah kekurangan dana pembangunan dengan cara ini adalah cara yang paling mudah menimbulkan inflansi.

Kelemahan Anggaran Belanja Defisit

Dalam analisis makro ekonomi, anggaran belanja deficit merupakan kebijakan yang perlu dijalankan apabila perekonomian menghadapi masalah pengangguran serius. Kebijakn itu didasrkan pada anggapan bahwa dalam masyarakat terdapat pengangguran dalam berbagai jenis factor produksi. Factor-faktor produksi ini menganggur karena ketiadaan pembelian barang-barang yang dapat mereka produksikan. Ini berarti, menurut teori tersebut kegiatan ekonomi tidak mencapai tingkat yang tinggi karena adanya kekurangan permintaan agregat dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan pertambahan permintaan masyarakat dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari penerimaan. Pengeluaran yang bertambah tersebut akan menambah pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan yang bertambah ini akan memperbesar tingkat kegiatan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Sebagai akibat proses multiplier, perluasan kegitaan ekonomi dan tingkat kesempatan kerja yang akhirnya tercipta akan jauh lebih besar dari pada yang diciptakan oleh deficit dalam anggaran belanja pemerintah pada tahap awal.

Keadaan seperti diatas belum tentu akan terjadi di Negara berkembang. Memang, apabila dibandingkan dengan negara maju, masalah pengangguran tenga kerja di Negara berkembang jauh lebih serius. Tetapi, para penganggur tersebut terutama terdiri dari tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian. Di Negara maju para penganggur merupakan tenaga berpengalaman dalam kegiatan modern.  Disamping itu mereka juga terdiri dari tenagai entrepreneur, tenaga ahli industry, dan tenaga berpendidikan lainnya. Dan yang lebih penting lagi, kenaikan produksi yang dapat mengimbangi pertambahan permintaan yang diakibatkan oleh deficit dalam anggaran belanja pemerintah hanya akan dapat dipenuhi apabila dalam masyarakat terdapat pengangguran dalam barang-barang modal yang cukup besar. Keadaan ini didapati di Negara maju.

Berdasarkan pada corak masalah pengangguran yang dihadapi negra berkambang dapatlah dikatakan bahwa corak pengangguran yang dihadapinya tidak sesuai dengan corak pengangguran yang akan dapat manjamin terciptanya petmbahan produksi yang ceoat, apabila diperlukan. Karena itu, dikebanyakan Negara berkembang tingkat kegiatan ekonomi tidak dapat dirangsang dengan hanya menggunakan kebijakan memperbesar permintaan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari penerimaan. Dinegrara-negara ini menambah permintaan masyarakat secra demikian tidak akan diikuti oleh kenaikan produksi yang berarti. Oleh karenanya deficit anggran belanja pemerintah akan menimbulkan masalah kelebihan permintaan dan selanjutnya akan timbul masalah inflansi.

Selain karena ketidak mampuan sector dalam negeri memenuhi kenaikan permintaan yang diakibatkan oleh deficit anggaran belanja pemerintah, masalah inflansi akan bertambah buruk lagi apabila kenaikan permintaan tersebut menimbulkan pula ketidakseimbangan di sector luar negeri. Umumnya Negara berkembang menghadapi masalah neraca pembayaran, karena terdapat kecendrungan pengeluaran untuk mengimpor dan aliran modal keluar negeri yang lebih besar dari pendapatan ekspor dan aliran masuk modal. Pertambahan permintaan akan menaikan permintaan atas barang-barang buatan dalam negeri maupun luar negeri. Kenaikan permintaan yang belakangan ini akan menyebabkan impor naik, sedangkan pendapatan ekspor pada umunya tidak dapat mengimbangi kenaikan tersebut. Oleh karenanya deficit dalam anggaran belanja pemerintah berkecendrungan memperburuk ketidak seimbangan neraca pembayaran dan menaikan harga valuta asing. Keadaan seperti ini akan menaikan harga barang-barang impor dan menimbulkan inflansi ( yang bersumber dari harga kenaikan harga barang-barang impor).

Melaksanakan Anggaran Belanja Defisit Tanpa Inflansi

Uraian diatas jelas menunjukan bahwa, disbanding dengan Negara maju,di Negara berkembang deficit dalam anggaran belanja pemerintah lebih murah menimbulkan inflansi. Akan tetapi tidak berarti bahwa deficit dalam anggaran belanja pemerintah akan selalu berujung pada inflansi. Di Negara berkembang masih terdapat kemingkinan menerapkan anggaran belanja pemerintah secara deficit tanpa menimbulkan inflansi, yaitu apabila salah satu atau gabungan dari beberapa syarat yang diuraikan dibawah ini dipenuhi.

Pertama, deficit yang terjadi terutama dibiayai oleh peminjaman dari masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan diluar bank komersial dan bank sentral. Kebijakan seperti ini perlu ditempuh apabila dirasa bahwa masyarakat memiliki tabungan yang tidak dapat digunakan secra efektif dan dengan mudah dapat ditarik dengan menwarkan tingkat bunga yang menarik. Seperti telah dikatakan, penggunaan tabungan masyarakat untuk membiayai deficit anggaran belanja pemerintah merupakan suatu pemindahan daya beli dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Oleh sebab itu deficit tidak akan menimbulkan kenaikan pengeluaran agregat yang berlebihan, yaitu keadaan dimana jumlah keseluruhan permintaan masyrakat melebihi kesanggupan masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam keadaan seperti ini inflansi tidak berlaku.

Kedua, secara umum dapat dikatakan bahwa di Negara berkembang kegiatan pembangunan dalam setengah abad belakang ini telah menyebabkan mereka sanggup menyediakan tenaga ahli, tenaga berpendidikan, tenaga usahawan atau entrepreneur dan barang-barang modal yang cukup besar. Ini berarti kini Negara berkembang telah mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi pertambahan permintaan yang ditimbulkan oleh pertambahan daya beli yang diciptakan oleh deficit dalam anggaran belanja pemerintah. Dalam keadaan seperti ini pemerintah dapat melakukan anggaran belanja deficit dengan meminjam kepada bank-bank komersial atau bank sentral, ataupun dengan mencetak uang baru, tanpa menimbulkan inflansi. Tetapi, kebijakan itu harus dijalankan dengan hati-hati. Deficit jangan sampai meniadakan kesanggupan menambah produksi. Sesudah tingkay ini, apabila kebijakan membiayai pembangunan secara deficit diteruskan, kenaikan harga-harga akan terjadi.

Ketiga, anggaran belanja pemerintah secara deficit dapat juga dijalankan apabila cadangan valuta asing cukup besar atau pendapatan ekspornya jauh melebihi pengeluaran impor. Keadaan ini memungkinkan dilakukannya pertambahan impor tanpa mengganggu kestabilan nilai mata uang asing. Maka, kenaikan harga barang-barabf impor tidak akan timbul. Disamping itu, kenaikan impor akan dapat memenuhi petambahan permintaan yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah yang melebihi pendapatannya.

Akhirnya, walaupun deficit dalam anggaran belanja pemerintah telah menimbulkan tekanan inflansi yaitu adanya gejala-gejala yang menunjukan bahwa harga-harga akan naik, inflansi masih dapat dielakan apabila pemerintah sanggup mengendalikan harga dan upah secara efektif. Kebijakan pengendalian harag haruslah berarti bahwa dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting tidak akan terjadi kenaikan harga dan tuntutan kenaikan gaji dan upah dapat ditekan. Untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan sukses haruslah terdapat system adm pengendalian harga yang sempurna, secara keseluruhan tingkat efisiensi adm pemerintah tinggi dan masyarakat tidak melakukan kegiatan spekulatof. Adakah pemerintah akan berhasil dengan kebijakannya ini? Hal ini seperti jarang terjadi. Oleh karena itu,di banyak Negara berkembangsukar sekali menahan tekanan inflansi dengan menggunakan kebijakan pengendalian harga.

INFLANSI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

            Walaupun pembangunan dibiayai dengan cara pembiayaan deficit merupakn salah satu jalan ke luar yang palin mudah untuk menutupi kekurangan dana pembangunan, namun Negara berkembang pada umumnya enggan menjalankan kebijakan seperti itu. Mereka mempunyai tekad untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat tanpa masalah inflansi. Kebijakan pembangunan seperti ini didasarkan kepada keyakinan bahwa inflansi bukan saja akan menimbulkan berbagai akibat buruk kepada masyarakat, tetapi juga dapat menghambat lajunya pembangunan.

            Bertentangan dengan keyakinan ini, hingga ke decade 1980-an ada beberapa Negara yang tidak berusaha menghindari maslah inflansi dalam membangun perekonomian mereka. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa inflasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam pembangunan. Dengan demikian dikalangan para perencana pembangunan ekonomi, terutama para perencana pembangunan ekonomi di amerika latin, terdapat suatu pertentangan pendapat ini dikenal sebagai ‘perdebatan di antara golongan moneteris dan strukturalis’ atau the monetarist controversy

            Pandangan Golongan Moneteris

Golongan moneteris menganggap bahwa inflansi disebabkan oleh kelebihan dalam penawaran uang dan permintaab agregat masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pandangan teori kponvensional, yaitu apabila permintaan terus bertambah, sedangkan kapasitas untuk memproduksikan barang-barang telah mencapai tingkat maksimal berarti penawaran tidak dapat lagi di tambah lagi maka inflansi akan terjadi. Menurut golongan moneteris, inflansi yang terjadi di Negara berkembang juga mempunyai sifat yang demikian. Keinginan ini untuk mempercepat lajunya pembangunan telah mendorong Negara berkembang untuk melaksanakan ekspansi moneter yang berlebihan. Ekspansi moneter tersebut terutama ditunjukan untuk membiayai anggaran belanja pemerintah.  Disamping itu, ekspansi dilakukan untuk menyediakan lebih banyak pinjaman kepada para pengusaha. Kebijakan yang demikian akan memperbesar keseluruhan permintaan masayrakat dan apabila Negara yang menjalankannya tidak sanggup memperbesar penawaran barang-barang, kelabihan permintaan akan menaikkan harga, dan selanjutnya inflansi akan timbul.

Golongan moneteris tidak menyetujui kebijakan yang demikian dilaksanakan dan menyarankan agar kebijakan mempercepat pembangunan dijalankan bukan dengan ekspansi moneter tetapi dengan menyalurkan tabungan yang ada dalam masyarakat dan badan-badan keuangan kepada pemerintah dan para pengusaha. Menurut golongan moneteris, pemerintah harus berusaha agar kebijakan deficit anggaran belanjanya tidak dibiayai dengan mencetak uang atau meminjam kepada system bank. Dan sebaliknya, untuk membiayai pembangunan, yang harus dilaksanakan adalah menaikan tabungan pemerintah dengan mengadakan perombakan dalam system perpajakan. Selain itu, bank-bank komersial haruslah diawasi agar tidak menjalankan pinjaman yang berlebihan. Dengan menjalankan kebijakan seperti itu pembangunan ekonomi dapat mencapai sasaran tanpa disertai inflansi.

            Pandangan Golongan Strukturalis

Golongan strukturalis pada hakikatnya berpendapat bahwa inflansi di Negara berkembang disebabkan oleh kelemahan dalam struktur ekonomi. Menurut golongan strukturalis, walaupun dalam masyarakat tidak terdapat ekspansi moneter, inflansi dapat juga terjadi, ia bersumber dari ketidak mampuan sector-sektor produktif untuk mengembangkan produksi dengan cepat dan sesuai dengan yang diperlukan oleh perubahan-perubahan dalam permintaan. Sector yang paling tidak mampu menambah produksi untuk memenuhi pertambahan permintaan atas barang-barang yang dihasilkan adalah sector pertanian. Penduduk yang terus-menerus bertambah, dan perpindahan penduduk dari daerah pertanian ke kota-kota untuk bekerja di sector industry, akan menaikan permintaan atas bahan makanan. Rendahnya tingkat produktivitas, dan beberapa factor lain yang menghambat perkembangan sector pertanian, tidak memungkinkan sector itu untuk memenuhi permintaan yang bertambah. Sebagai akibatnya harga bahan makanan akan naik. Ini akan menimbulkan tututan untuk menaikan tingkat upah disektor industry dan selanjutnya menaikkan biaya produksi. Maka harga barang industry akan mengalami kenaikan pula.

Sector lain yang dapat menimbulkan masalah inflansi adalah sector ekspor. Seperti telah dimaklumi, dinegara berkembang biasanya sector ini mengalami perkembangan yang sangat lambat dan tidak berlangsung terus tetapi selalu mengalami keadaan naik turun (fluktuasi). Perkembangan ekspor seperti ini menyebabkan ia tidak dapat menghasilkan valita asing yang cukup untuk membiayai impor yang biasaynya berkembang lebih cepat  dari ekspor. Beberapa kebijakan akan dilakukan untuk mengatasi ketidak seimbangan ini, yaitu dengan memberlakukan kebijakan subsitusi impor, mempertinggi pajak impor beberapa jenis barang tertentu serta mengawasi dan mengontrol jual beli valuta asing. Kalau kebijakan-kebijakan ini belum dapat mengatasi ketidak seimbangan dalam sector luar negri, sebagai langkah terakhir, kebijakan menurunkan nilai mata uang (devaluasi) biasanya akan diambil. Berbagai tindakan ini akan manaikan harga barang-barang luar negeri dan menjadi sumber munculnya inflansi.

Berdasarkan kepada kemungkinan timbulnya inflansi seperti yang baru digambarkan ini, golongan strukturalis berpendapat bahwa sumber inflansi bukanlah sebagai akibat dari ekspansi moneter, tetapi karena pada umunya perekonomian Negara berkembang tidak sanggup memenuhi tambahan permintaan yang berlaku sebagai akibat dari perkembangan ekonomi. Dalam menghadapi masalah inflansi seperti itu, golongan strukturalis tidak setuju dengan kebijakan yang diusulkan oleh kaum moneteris, yaitupemerintah harus mengekang diri dari penerpan ekspansi moneter melalui deficit anggaran belanja dan kebijakan yang diusulkan oleh kaum moneteris, yaitu pemerintah harus mengekang diri dari penerapan ekspansi moneter melalui difisit anggaran belanja dan kebijakan moneter yang longgar. Menurut golongan moneteris seperti yang telah dijelaskan, kebijakan pembangunan tidak boleh dijalankan dengan ekspansi moneter yang berlebihan. Hal itu akan memperburuk inflansi dan dalam jangka panjang menghambat lajunya pembangunan dan memperburuk masalah pengangguran. Apabila inflansi yang disebabkan oleh kelemahan struktur ekonomi Negara berkembang harus diperangi dan dikekang, pemerintah harus berusaha mengahapuskan deficit dalam anggaran belanjanya, dan ini akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan. Demikian juga, apabila kebijakan moneter harus diperketat, para pengusaha akan menghadapi kesulitan memperoleh dan untuk membiayai kegiatan memproduksi dan penanaman modal.

Pandangan Umum Ahli-ahli Ekonomi

Walaupun disadari bahwa inflansi dapat memberikan beberapa sumbangan positif kepada pembangunan ekonomi, banyak ahli-ahli ekonomi yang tidak menyetujui pelaksanaan kebijakan mempercepat pembangunan dengan menggunakan ekspansi moneter yang berlebih-lebihan sehingga menimbulkan masalah inflansi. Mereka berpendapat bahwa berbagai pengaruh buruk yang akan diakibatkan oleh inflansi terhadap pembangunan ekonomi melebihi sumbangannya. Pertama, inflansi akan mengurangi gairah masyarakat untuk menabung, karena nilai rill tabungan akanmengalami penyusutan. Untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga, mereka akan mempertinggi tingkat konsumsi sehingga dapat membeli dan menyimpan barang-barang yang dapat digunakan di masa yang akan datang. Penurunan tabungan tersebut juga disebabkan karena masyarakat mengubah cara penabunganya, dari tabungan dalam badan-badank keuangan atau dalam bentuk surat-surat berharga menjadi dalam bentuk barang-barang tahan lama yang diharapkan akan mengalami pertambahan nilai yang dapat mengimbangi tingkat kenaikan harga-harga umum.

Pendapat yang mengatakan bahwa inflansi akan memperbesar tabungan para pengusaha dan pemilik modal tidak selalu benar. Dalam inflansi yang lajunya sangat perlahan mungkin keadaan seperti itu berlaku. Tetapi dalam inflansi yang sangat cepat nilai riil tabungan pengusaha seperti tabungan masyarakat, juga akan mengalami penyusutan. Tambahan pula, inflansi akan mengubah corak penanaman modal. Kegairahan para pemilik modal dan pengusaha inovatif untuk menanam modal di sector produktif yang pengembalian modalnya memakan masa yang lama, akan berkurang. Sebaliknya, penanaman modal yang bersifat spekulatif yang biasanya berupa membeli tanah, membangun rumah mewah, dan menyimpan perhiasan menjadi semaki luas.

Inflansi menyebabkan penurunan pendapatan riil para penerima pendapatan tetap, seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan swasta, dan para pensiunan. Oleh sebab itu, pengerahan modal dengan menciptakan inflansi dinamakan tabungan paksa, karena para penerima pendaptan ‘terpaksa’ menerima pendapatan rill yang terus menerus turun. Penyesuian pendapatan kadang-kadang dilakukan untuk mempertahankan nilai riil pendapatan masyarakat, akan tetapi hal ini tidak selalu dapat menghapuskan penyusutan nilai pendapatan masyarakat, akan tetapi hal ini tidak selalu dapat menhapuskan penyusutan nilai pendapatan riil yang disebabkan inflansi. Para petani umumnya juga menhadapi masalah semacam itu. Mereka menjual hasi pertanian pada masa panen. Pada waktu itu harga barang pertanian relative murah. Dalam beberapa waktu kemudian mereka akan memveli kembali sebagian bahan-bahan petanian yang telah mereka jual, dank arena inflansi harga-harganya akan jauh lebih tinggi dari harga-harga yang berlaku pada masa panen.

             Inflansi dan Pembangunan: Bukti Empiris

Pembangunan ekonomi yang telah berlangsung di Negara maju maupun Negara berkembang tidak memberikan gambaran yang seragam mengenai kaitan antara inflansi dan pembangunan ekonomi. Dibeberapa Negara inflansi yang realtif cepat diikuti dengan pertumbuhan yang lambat. Sedangkan di bebapa Negara lain pembangunan ekonomi yang cepat terjadi di dalam masa inflansi. Juga, pembangunan ekonomi di beberapa Negara menunjukan bahwa adakalanya perkembangan ekonomi yang cepat diikuti oleh inflansi dan adakalanya oleh kestabilan harga-harga. Sebaliknya, dalam masa perkembangan yang lambat, ada Negara yang mengalami inflansi dan ada pula Negara yang tidak mengalami inflansi.

Demikian juga pembangunan ekonomi di Negara amerika latin pada masa sesudah perang dunia II menunjukan gambaran yang sama coraknya dengan yang terjadi di Negara maju. Di Negara-negara ini juga terdapat berbagai corak hubungan antara inflansi dan pengembangan ekonomi. Brasilia, salah satu Negara Amerika Latin yang pernah mengalami tingkat inflansi tercepat di dunia, megalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Argentina dan chili juga mengalaminya cukup cepat. Tetapi didalam tahun 1950-an perkembangan kedua Negara ini sangat lambat dan menghadapi masalah inflansi serius. Negara-negara Amerika latin  lain yang mengalami perumbuhan yang cepat tanpa menhadapi inflansi yang serius adalah Meksiko, Venezuela, Kosta Rika, dan Dominika. Kuba dan Haiti juga tidak menghadapi masalah inflansi yang serius, tetapi pertumbuhan ekonominya sangat lambat. Di Negara berkembang lainnya pada umunya masalah inflansi tidak lebih buruk dari Negara amerika latin. Walaupun demikian tingkat pembangunan ekonomi mereka tidak lebih baik dari yang dicapai oleh Negara Amerika Latin pada umunya.

Dana Yang Berasal Dari Luar Negeri       

            Seperti telah dinyatakan, sumber lain dari dana untuk pembangunan diperoleh dari luar negeri. Bentuknya dapat dibedakan kepada tiga golongan : bantuan luar negeri, pinjaman, kepada usaha pembangunan: (i) sebagai suplemen kepada dana pembangunan yang tersedia di dalam negeri; dan (ii) menambah aliran devisa ke dalam negeri. Di samping itu dana luar negeri sering diikuti oleh pengembangan teknologi dan masuknya tenaga ahli.

           

Bantuan Luar Negeri

Aliran modal dari luar negeri dinamakan bantuan luar negeri apabila ia mempunyai dua cirri-crir berikut: (i) aliran modal yang berlaku didorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan dan (ii) dana tersebut diberikan kepada Negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan dari pada yang berlaku dalam pasar internasional. Berdasarkan kepada dua cirri tersebut, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan luar negeri adalah pemberian (granyt) dan pinjaman luar negeri (loan) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus di bentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu seperti Bank Dunia,bank pembangunan,asia, dan sebagainya. Aliran modal dari luar negeri lainnya, yaitu pinjaman dari perusahaan-perusahaan swasta dan badan-badan keuangan swasta, dan penanaman modal asing tidaklah memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai bantuan luar negeri.

            Cirri Pinjaman Bersyarat Ringan

Pemberian merupakan suatu bahan penuh dari Negara donor kepada Negara penerima, karena Negara penearima tidak diwajibkan untuk membayar kembali atau melakukan balas jasa lain sebagai imbalan. Sedangkan pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah dan badan-badan internasional yang dijelaskan di atas bukanlah bantuan penuh karena anggaran penerima mempunyai kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga atas pinjaman tersebut. Besarnya unsur bantuan yang terkandung dalam pinjaman luar negeri tergantung pada syarat-syarat pembayaran kembali, yaitu:

1.    Kepada tenggang waktu (grace period) atau jangka waktu dalam mana cicilan pembayaran kemabali pinjaman tidak perlu dilakukan

2.    Kepada jangka waktu pembayaran kembali (naturity atau amortization period)

3.    Kepada tingkat bunga atas bantuan yang diberikan

Unsure kandungan bantuan yang tinggi dinamakan sebagai pinjaman bersyarat ringan (soft loan), dimana tenggang waktu bertambah lama, jangka masa pembayaran kembali bertambah panjang dan tingkat bunga bertambah rendah. Apabila syarat-syarat tersebut adalah sebaliknya, yaitu tenggang waktu dan jangka masa pembayaran kembali relative singkat dan tingkat bunga relative tinggi, maka pinjaman luar negeri itu tergolong sebagai pinjaman bersyarat berat (hard loan).

Syarat-syarat bantuan yang diberikan kepada Negara berkembang tergantung kepada berbagai factor ekonomi maupun politik seperti tingkat pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, tingkat perkembangan perdagangan luar negeri dari Negara yang menerima bantuan, hubungan atau ikatan politik antara Negara pemberi dan penerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan dan motif Negara donor dalam memberikan bantuan. Karenanya Negara donor memberikan syarat-syarat yang berbeda kepada setiap Negara yang menerima bantuanya dan syarat-syarat bantuan dari demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin miskin suatu Negara dan semakin rumit masalah pembangunan yang dihadapinya, semakin ringan syarat-syarat bantuan yang diberikan kepadanya.

            Alasan Memberi Pinjaman Bersyarat Ringan

Kegiatan memberikan bantuan luar negeri dari Negara maju keoada Negara berkembang dimulai pada akhir perang dunia II. Banyak alasan yang mendorong Negara maju memberikan bantuan kepada negera berkembang. Antara laian adalah untuk membantu Negara yang menerima bantuan mempercepat pembangunan ekonominya, untuk mengeratkan hubungan ekonomi dan politik anatara yang menerima dan yang member, dan untuk membendung pengaruh idiologi yang bertentangan dengan Negara pemberi bantuan. Dalam hubungan nya dengan kebijakan pembangunan di Negara berkembang, bantuan luar negeri terutama dianalisis dan ditinjau dari sudut manfaat untuk membantu ekonomi. Ditinjau dari sudut ini dinamakan masalah jurang ganda atau the gaps problem, yaitu jurang tabungan (saving gap), yang berarti bahwa tabungan di dalam negeri tidak cukup untuk membiayai penanaman modal  dan jurang mata uang asing (foreign exchange gap), berarti bahwa mata uang asing yang tersedia mencukupi untuk membiayai impor yang diperlukan.

            Menentukan Jumlah Bantuan Yang Diperlukan

Besarnya jurang tabungan dalam suatu Negara tergantung, di satu pihak, kepada kemampuan Negara tersebut untuk melaksanakan penanaman modal yang menguntungkan yang lazim disebut kemampuan menyerap modal atau absorptive capacity dan dilain pihak, kepada kemampuan untuk menciptakan tabungan. Kemampuan menyerap modal menentukan besarnya tabungan (dalam negeri)  yang diperlukan untuk membiayai penanaman modal tersebut. Maka jurang tabungan atau dana modal yang harus disediakan dari luar negeri adalah selisih anatara (i) dana yang diperlukan untuk membiayai pananaman modal yang mungkin dilaksanakan secra menguntungkan dengan (ii) tabungan dalam negeri yang dapat diadakann

Pada awal proses pembanguanan, kemampuan sesuatu Negara untuk menanamkan modal secara produktif masih terbatas. Oleh karenanya, walaupun tingkat tabungan dalam negeri rendah, jurang tabungan tidak akan terlalu besar jumlahnya. Pada tingkat ini bantua luar negeri berjumlah merupakan masalah yang mendesak. Namun, apabila perekonomian sudah semakin tumbuh, kemampuan untuk menanamkan modal secara produktif makin bertambah tinggi sedang pertanbahan tabungan dalam negeri tidak dapat mengimbangi. Maka, usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi (tanpa inflansi) hanya dimungkinkan dengan bantuan luar negeri. Pada taraf pembangunan yang cukup tinggi tingkat tabungan dalam negeri akan dapat mengimbangi tingkat penanaman modal yang dapat dilaksanakan, dan dengan demikian jurang tabungan menjadi bertambah kecil kembali. Pada tingkat ini masalah jurang tabungan tidak begitu serius lagi dan bantuan luar negeri tidak lagi merupakan masalah penting.

Kekurangan tabungan bukanlah satu-satunya masalah kekurangan dana yang dapat menghambat percepatan laju pembangunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang direncanakan hanya akan tercapai apabila diikuti oleh pertambahan kemampuan untuk membiayai pertamabahan impor yang akan dilakukan. Pembangunan ekonomi akan menaikan impor karena : (i) kenaikan pendapatan yang ditimbulkan oleh pembangunan akan menambah impor barang-barang konsumsi; dan (ii) penanaman modal, yang merupakan factor utama yang melancarkan pembangunan tersebut, akan memerlukan alat-alat modal dan bahan-bahan mentah yang berasal dari luar negeri. Apa bila impor yang menjadi bertambah tinggi tersebut tidak dapat diimbangi  oleh kenaikan pendapatan dari ekspor, impor harus dkurangi dan ini akan menngurangi tingkat penanaman modal. Sebagai akibatnya tingkat pertumbuhan ekonomi akan lambat. Jadi, laju pembangunan ekonomi bukan saja dibatasi oleh kekurangan tabungan, tetapi juga oleh kekurangan mata uang asing untuk membiayai pertmabahan impor yang diperlukan. Adakalanya tingkat tabungan dalam negeri dapat menciptakan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi untuk mencapai nya harus tersedia pula sejumlah tertentu mata uang asig untuk membiayai impor. Apabila mata uang asing yang tersedia lebih rendah dari jumlah tersebut, tingkat penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari yang dimungkinkan oleh besarnya tabungan yang dapat dikerahkan di dalam negeri. Dalam keadaan seperti ini jurang mata uang asing merupakan penghambat untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

            Masalah mebayar kembali pinjaman bersayarat ringan

Suatu masalah yang sekarang mengelisahkan Negara berkembang adalah masalah pembayaran kembali utang-utang yang telah diperoleh pada masa lalu.

Untuk menjamin agar utang-utang dapay dibayar kembali ke masa akan datang haruslah: (i) proyek-proyek yang dibiayai oleh bantuan tersebut mencapai sukses; (ii) seacara keseluruhan perekonomian mengalami perkembangan yang cukup, sehingga dapat menaikan tabungan dan demikian sanggup mencicil pembayaran kembali pinjaman; dan (iii) ekspor harus berekembang melebihi impor sehingga dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan mata uang asing untuk mencicil pinjaman kembali. Adakalanya syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi dan Negara yang menghadapi masalah semacam itu tidak mempunyai kesanggupan membayar utang-utang merka. Kesulitan yang paling banyak dihadapi negra berkembang ialah menciptakan tabungan dalam mata uang asing untuk mencicil pembayaran kembali pinjaman.

            Pinjman dan Penanaman Modal Asing

Telah dapat disimpulkan bahwa masalh kekurangan dana untk pembentukan modal bukan saja dihadapi oleh sector pemerintah tetapi juga oleh sector swasta. Di Negara berkembang kegiatan ekonomi yang diusahakan pihak swasta masih mempunyai kemungkinan untuk berkembang lebih cepat apabila tersedia lebih banyak modal dan kemampuan untuk menggunakan tambahan modal dengan lebih efektif. Seperti juga yang terjadi di sector pemerintah, masalah tersebut dapat diatasi dengan memasukan modal dari luar negeri, terutama dari negra maju.

            Kebaikan Penanaman Modal Asing

Semula dianggap bahwa modal asing hanya dianggap mengeruk keuntungan dari Negara berkembang. Maka, perusahaan-perusaan asing ada yang ambil alih, keuntungan yang diperoleh dipaksa tetap berada di dalam negeri dan dapat digunaka untuk membiayai pembangunan.

Tetapi kemudian, ternyata pengambilan perusahaan asing di beberapa Negara maju menunjukan bahwa kebijakan semacam itu tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan. Kekurangan-kekurangan di dalam tenaga kepemimpinan perusahaan, jiwa keusahawanan, dan pengetahuan teknik yang diperlukan menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi secraa efisien dan tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Bahkan adakalanya menjadi beban kepada Negara karena untuk mempertahankan  hidup beberapa diantara perusahaan-perusahaan tersebut, subsidi harus terus diberikan. Selain itu kebijakan yang demikian menimbulkan keengganan kepada pemoda; asing untuk menanamkan modal di Negara-negara yang menjalankan kebijakan pengambialihan.

            Kelemahan Penanam Modal Asing

Dengan berbagai keuntungan yang dapat diberikan oleh penanaman modal asing tidaklah berarti bahwa kehadiran modal asing akan sepenuhnya kesuksesan pembangunan ekonomi. Penanaman modal asing dapat juga menimbulkan beberapa hal yang tidak menguntungkan pembangunan ekonomi. Walau pada mulanya modal asing tidak dapat membantu mengatasi masalah jurang ganda. Tapi dalam jangka panjang penanaman modal langsung dapat mengurangi tingkat tabungan yang tercipta pada masa yang akan datang apabila kegiatan mereka mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat dari lebih banyaknya barang barang konsumsi yang tersedia, tidak menanam kembali keuntungan yang diperoleh dan menghalangi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional yang sejenis. Demikian juga, dalam jangka panjang modal asing dapat memperburuk masalah kekurangan mata uang asing, yait apabila: (i) hasil-hasil mereka tidak di ekspor atau tidak menggantikan barang-barang impor ; dan (ii) mereka mengimpor bahan-bahan mentah dari luar negeri dan mengirimkan keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan induk di luar negeri.

            Penanaman Modal Portfolio

Selain berupa penanaman modal langsung,penanaman modal asing swasta dapat pula beruapa penanaman modal portfolio. Ia merupakan penanaman modal dalam bentuk pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (bond) dan saham perusahaan-perusahaan di Negara berkembang. Dalam pembangunan ekonomi peranan para penanam modal yang demikian hanya terbatas kepada menyediakan modal yang diperlukan untuk mengembangkan industry dan kegiatan modern lainnya. Penanaman modal seperti ini tidak menyediakan sumber daya lain seperti pengetahuan teknik, tenaga usahawan, teknologi modern dan sebagainya. Tapi akibat buruknya terhadap pembangunan ekonomi agak lebih terbatas. Penanaman modal portfolio hanya berupa penyertaan dalam pemilikan pemilikan perusahaan dan bukan pengurusan kegiatan perusahaan sehari-hari. Dengan demikian, ia tidak akan mengubah corak penanaman modal yang sedang berlaku dan tidak menimbulkan persaing terhadap perusahaan yang sudah ada. Oleh sebab itu jika di suatu Negara terdapat Negara usahawan, tenaga ahli, dan pengetahuan teknologi yang diperlukan, menarik lebih banyak penanaman modal portfolio perlu dilakukan. Melalui langkah ini penanaman modal langsung dapat dikurangi perananya. Oleh karenanya beberapa akibat buruk yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing dapat dihindarkan.

            Pinjaman Ekspor

Jenis modal asing swasta ketiga yang mengalir ke Negara berkembang adalah pinjaman ekspor. Dala teori pinjaman seperti ini merupakan pinjaman jangka pendek, yaitu member kesempatan kepada pengusaha atau badan-badan pemerintah di Negara berkembang untuk membeli alat-alat modal peralatan dalam bentuk kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun. Akan tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pinjaman ekspor kenegara berkembang melebihi masaa tersebut; adakalanya masa pembayaran kembali sampai mencapai delapan tahun.

Pinjaman ekspor dapat memberikan sumbangan yang cukup penting kepada suatu Negara, asal saja cara pengerahan modal ini dilaksanakan setelah pertimbangan dengan sungguh-sungguh. Model ini merupakan sumber modal asing yang paling mahal. Karena selain itu, karena jangka panjang pembayaran kemabali relative singkat, pinjaman ekspor lebih mudah menimbulkan ketidak seimbangan neraca pembayaran kalau dibandingkan dengan jenis-jenis modal asing yang mengalir ke Negara berkembang